Dampak Perkembangan Teknologi pada Pemerintahan di Indonesia
Pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Teknologi seperti alat pintar dan internet saat ini diciptakan untuk membantu agar pekerjaan manusia semakin dimudahkan. Apakah Indonesia sudah menggunakan teknologi yang ada dalam sistem pemerintahannya? Tentu hal itu sudah diterapkan. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang dampak yang diakibatkan dari penggunaan tekonologi dalam sistem pemerintahan Bangsa Indonesia. Sebelum saya membahas tentang dampak dari tekonologi, saya akan membahas tentang contoh-contoh pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan Bangsa Indonesia. Contoh yang pertama adalah pembuatan KTP pada zaman sekarang. Pada zaman dulu, KTP hanya berupa kartu yang berisikan data identitas kita sebagai warga negara Bangsa Indonesia. Pada zaman sekarang, pemerintah menambahan chips pada pembuatan KTP yang sekarang ini disebut e-KTP. Fungsi dari chips adalah menyimpan data biometrik dari warga negara dengan sangat akurat. Data biometrik yang disimpan berupa sidik jari, retina, bentuk gigi, bentuk wajah serta data DNA dari warga negara indonesia yang memiliki e-KTP. Dari penggunaan teknologi tersebut, tentu muncul dampak yang diakibatkan dari pemanfaatan teknologi dari dampak positif hingga dampak negatif. Dampak positif yang diakibatkan dari teknologi adalah: 1. Mempermudah sistem pemerintahan dari pendataan. 2. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiran yang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerja serta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru 5. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang dapat mengurangi birokrasi. Dari penjabaran dampak di atas, sangat terbukti teknologi sangat membantu pemerintah dalam penerapan e-government. Meski terdapat banyak dampak positif yang membantu, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif dalam penerapannya. Dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan Indonesia antara lain: […]
