Profil Tombolotutu, Pejuang Sulawesi Tengah yang Bakal Dianugerahi Gelar Pahlawan

Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tombolotutu, tokoh asal Sulawesi Tengah yang turut berjuang menumpas penjajah Belanda.

Selain Tombolotutu, Jokowi juga akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Usmar Ismail, seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia.

Kemudian, gelar pahlawan juga akan diberikan untuk Sultan Aji Muhammad Idris, pejuang asal Kalimantan Tengah; dan Raden Aria Wangsakara, pejuang sekaligus pendiri wilayah Tangerang.

“Bapak Presiden telah mengeluarkan keputusan untuk memberi gelar pahlawan kepada empat pejuang yang menginspirasi untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (28/10/2021).

Prosesi pemberian gelar pahlawan akan diberikan Jokwoi tepat pada saat perayaan Hari Pahlawan, 10 November 2021.

“Itu pahlawan nasional yang nanti akan diserahkan secara resmi kepada keluarga para almarhum di Istana Bogor, kalau tidak berubah persis pada hari pahlawan 10 November,” kata Mahfud.

Lawan Marsose

Dikutip dari kumpulan berita Sulawesi Tengah, sosok Tombolotutu merupakan orang yang terpandang. Ia adalah salah satu raja di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Sebagai raja, Tombolotutu turut menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajah Belanda kala itu.

Dikutip dari situs Pemkab Parigi Moutong, untuk menghadapi perlawanan Tombolotutu, Belanda sampai harus mengerahkan Marsose.

Marsose merupakan pasukan khusus atau pasukan elite Belanda yang pernah diturunkan saat Perang Diponegoro dan Perang Aceh.

Kala itu, pasukan Marsose yang diturunkan untuk menumpas perlawanan Tombolotutu kurang lebih berjumlah 170 pasukan.

Kisah perjuangan Tombolotutu juga banyak diulas dalam buku Bara Perlawanan di Teluk Tomini.

Diketahui, supaya untuk menjadikan Tombolotutu sebagai pahwalan nasional telah disuarakan sejak 1990-an.

Namun upaya untuk mencapai hal itu terkendala dokumen resmi sebagai data primer.